Jakarta – Pemerintah India akan merilis dokumen kajian atas mata uang kripto di negaranya pada September 2024. Ini menyusul hasil dukungan banyak negara soal eksistensi kripto pada G20 India, tahun lalu.
Dokumen kajian itu akan memuat masukan dari pada pemangku kepentingan di India. Termasuk juga ide-ide yang disampaikan menyoal mata uang kripto.
Mengutip CryptoPotato, Minggu (28/7/2024), dalam sebuah wawancara dengan Moneycontrol, Sekretaris Urusan Ekonomi India, Ajay Seth mengatakan makalah diskusi tersebut akan mencakup saran tentang cara mengatur mata uang kripto di India.
Saat ini, urusan kripto hanya diatur dalam undang-undang anti pencucian uang (AML) dan transfer dana elektronik (EFT).
Area fokus penting lainnya adalah untuk mengeksplorasi apakah cakupan regulasi harus diperluas dan seperti apa sikap kebijakannya.
Sebuah kelompok antarkementerian, termasuk anggota dari Bank Sentral India (RBI) dan Dewan Sekuritas dan Bursa India (SEBI), sedang mengembangkan kebijakan yang lebih luas tentang mata uang kripto.
“Sikap kebijakan adalah bagaimana seseorang berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan, jadi harus terbuka dan mengatakan ini adalah makalah diskusi, ini adalah masalah-masalahnya, dan kemudian para pemangku kepentingan akan memberikan pandangan mereka, ucap Ajay Seth.
Rencana India untuk merilis kajian itu muncul sebagai respons terhadap dukungan negara-negara G20 terhadap pedoman Dana Moneter Internasional (IMF) dan Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) selama masa presidensi G20 India tahun lalu.
Makalah sintesis IMF-FSB menyarankan agar tidak melakukan pendekatan yang berlawanan, seperti larangan langsung terhadap aktivitas kripto, yang menyoroti kesulitan dalam menegakkan tindakan tersebut.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. www.wmhg.org tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.