Jakarta – Anggota parlemen Rusia meloloskan RUU yang akan mengizinkan bisnis untuk menggunakankripto dalam perdagangan internasional, sebagai bagian dari upaya untuk menghindari sanksi Barat yang dijatuhkan setelah invasi Rusia ke Ukraina.
Undang-undang tersebut diharapkan mulai berlaku pada September, dan Gubernur bank sentral Rusia Elvira Nabiullina, salah satu pendukung undang-undang baru tersebut, mengatakan transaksi pertama dalam mata uang kripto akan dilakukan sebelum akhir tahun.
Kepala anggota parlemen Rusia, Anatoly Aksakov menjelaskan Rusia telah menghadapi penundaan yang signifikan dalam pembayaran internasional dengan mitra dagang utama yakni Tiongkok, India, dan Uni Emirat Arab setelah bank-bank di negara-negara tersebut, di bawah tekanan dari regulator Barat, menjadi lebih berhati-hati.
Kami mengambil keputusan bersejarah di bidang keuangan, kata Aksakov, dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (1/8/2024).
Di bawah undang-undang baru tersebut, bank sentral akan membuat infrastruktur eksperimental baru untuk pembayaran mata uang kripto. Rincian infrastruktur tersebut belum diumumkan.
Undang-undang tersebut merupakan bagian dari paket yang juga mencakup peraturan tentang penambangan mata uang kripto dan peredaran aset digital lainnya. Undang-undang baru tersebut tidak akan mencabut larangan pembayaran mata uang kripto yang berlaku di Rusia.
Bank sentral mengatakan bahwa keterlambatan pembayaran telah menjadi tantangan besar bagi ekonomi Rusia, yang menyebabkan penurunan impor Rusia sebesar 8% pada kuartal kedua 2024.
Meskipun Rusia berupaya untuk beralih ke mata uang mitra dagangnya dan mengembangkan sistem pembayaran alternatif dalam kelompok ekonomi berkembang BRICS, banyak pembayaran masih dilakukan dalam dolar dan euro dan melalui sistem SWIFT internasional.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. www.wmhg.org tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.