Jakarta – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024. Akan tetapi, Presiden Yoon Suk Yeol membatalkannya beberapa jam kemudian.
Mengutip Business Insider, Rabu (4/12/2024), dekrit tersebut yang memberlakukan kendali militer sementara dan penangguhan kegiatan pemerintahan sipil dan kebebasan sipil, menandai deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan sejak demokratisasi negara tersebut pada 1987.
Terakhir kali pemimpin Korea Selatan mengumumkan darurat militer pada 1979 setelah pembunuhan presiden. Kekacauan yang diakibatkan kejadian ini mungkin akan terasa untuk beberapa waktu.
Seruan agar Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri semakin meningkat. Anggota parlemen oposisi mengatakan akan memulai proses pemakzulan jika dia tidak mengundurkan diri.
Setelah Yoon memerintahkan darurat militer, parlemen Korea Selatan memberikan suara bulat untuk memblokir keputusan itu menyatakan tindakan tersebut tidak sah, tetapi darurat militer tetap berlaku.
Yoon mengumumkan mencabut daruat militer dan menarik pasukan. Kepala Staf Gabungan kemudian mengatakan pasukan yang dikerahkan telah kembali ke unit asalnya. Setelah itu, kabinet Yoon menyetujui pembatalan darurat militer.
Pembatalan darurat militer tidak cukup untuk menghalangi kecemasan ekonomi yang muncul akibat kerusuhan itu. Pada Rabu, 3 Desember 2024, indeks Kospi Korea Selatan melemah hampir dua persen setelah bel pembukaan. Kemudian indeks Kospi memangkas koreksi.
Won jatuh ke level terendah sejak Oktober 2022 tetapi memangkas kerugian pada jam-jam perdagangan Asia.
Di sisi lain, perusahaan-perusahaan di negara tersebut termasuk SK Group Korea Selatan, konglomerat bisnis semikonduktor dan energi serta pembuat kapal Korea HD Hyundai menyelenggarakan rapat eksekutif darurat pada Rabu dini hari, menurut Bloomberg.
“Kami khawatir peristiwa ini dapat memengaruhi peringkat kredit negara Korea Selatan, meski hal ini masih belum pasti pada tahap ini,” ujar Ekonom Senior ING Economics di Seoul, Min Joo Kan.