Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa organisasi keagamaan Muhammadiyah memiliki peluang besar untuk mengelola tambang batu bara bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.
Kalau saya tidak lupa, itu milik Adaro, kemungkinan besar Muhammadiyah yang akan mengelolanya, ujar Bahlil saat ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur, dikutip dari ANTARA, Minggu (15/12/2024).
Proses Perizinan Sedang Berjalan
Bahlil menjelaskan bahwa proses perizinan untuk pengelolaan tambang tersebut sedang berlangsung. Saat ini tinggal menunggu waktu untuk izin dikeluarkan, tambahnya.
Sebagai informasi, sebelumnya organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) telah lebih dulu mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mengelola tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC). Untuk NU, IUP sudah keluar dan operasionalnya sudah berjalan, ungkapnya.
Pemerintah Siapkan Enam Wilayah Tambang untuk Ormas Keagamaan
Pemerintah telah menyiapkan enam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari lahan eks PKP2B generasi pertama untuk dikelola oleh badan usaha yang dimiliki organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Adapun keenam WIUPK tambang tersebut meliputi lahan eks PKP2B dari:
- PT Arutmin Indonesia
- PT Kendilo Coal Indonesia
- PT Kaltim Prima Coal
- PT Adaro Energy Tbk
- PT Multi Harapan Utama (MHU)
- PT Kideco Jaya Agung