Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memamerkan hasil program digitalisasi yang dijalankan pemerintah.
Dia mengklaim itu jauh lebih ampuh dan hemat anggaran dibandingkan aksi operasi tangkap tangan (OTT) seperti dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Â
Luhut mengambil contoh aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta item.Â
Kata Luhut, dahulu banyak orang pesimistis terhadap konsep digital seperti itu. Padahal, platform digital tersebut efektif dalam membuat pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih transparan.Â
Jadi digitalize ini orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT kampungan. Dengan digital kita membangun ekosistem, orang enggak bisa mencuri, karena semua dengan mesin. Anda deal dengan mesin, kata Menko Luhut dalam acara Temu Bisnis VIII P3DN di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (17/9/2024).
Luhut lantas memamerkan hasil daripada digitalisasi tersebut. Menurut laporan Deputi Bidang Pariwisata dan Kemenko Marves Odo RM Manuhutu, KPK dalam setahun terakhir sukses menghemat ratusan triliun berkat adanya e-katalog.Â
Sekarang Anda tidak tahu, selama 1 tahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Satu pembelian laptop, Odo lapor ke saya, satu item, itu bisa menghemat 40 persen dari berapa triliun, ujar dia.Â
Transparansi tersebut akan terus didorong oleh pemerintah. Salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik dari tindak gratifikasi. Â
Ini supaya membentengin. Jadi negeri ini harus kita bangun, kita bawa dalam satu sistem. Jadi bukan OTT-OTT Rp 50-100 juta, ramai, jadi drama, tegas Luhut.Â