Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan resmi akan memperpanjang penyaluran bantuan pangan atau bansos beras 10 kg, dari sebelumnya hanya 2 bulan menjadi 6 bulan.
Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan stakeholder terkait, guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) pada 30 Desember 2024 silam.
Hasil ratas menyepakati, bansos beras sebesar 160 ribu ton per bulan untuk 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan ditambah empat bulan, setelah dua bulan awal penyaluran pada Januari-Februari 2025.
Januari-Februari sudah akan diberlakukan. Tapi sesuai kesepakatan ratas, ditambahkan 4 bulan lagi, jadi 6 bulan (penyaluran bansos beras 10 kg per KPM), ujar Menko Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Namun begitu, ia belum bisa menentukan kapan bansos beras tambahan selama empat bulan itu akan disalurkan. Yang pasti, ia tak ingin bantuan pangan itu didistribusikan saat musim panen.
Yang 4 bulannya kapan, nanti tunggu keputusan ratas. Karena kita tidak pingin lagi panen, ada SPHP (program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ada pembagian beras. Nanti mengganggu harga, kata Zulhas.
Nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa. Kalau sudah musim kemarau atau panceklik, baru lah akan dibagi, dia menegaskan.
Di sisi lain, ia menyebut pemerintah telah menyiapkan tambahan cadangan beras pemerintah (CBP). Untuk penyaluran tambahannya nanti akan diputuskan bersama dengan Menteri Pertanian dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Selain untuk bansos beras, pemerintah juga telah menyiapkan cadangan jagung dan kedelai untuk penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Tapi sudah ada cadangan, dicadangkan untuk 6 bulan. Dua bulan sudah (teranggarkan), empat bulan belum. Jagung 250 ribu ton, kemudian kedelai 100 ribu ton, dicadangkan untuk SPHP, tuturnya.