Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. telah mengusulkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi kepada Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pada Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.
Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu, mengatakan terdapat usulan tiga jenis KPR subsidi yang telah disampaikan kepada Kepala Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.
Hal itu sejalan dengan program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029.
“Yang pertama namanya rumah desa. Karena memang ada 24 juta dari 27 juta rumah pelanggan listrik 450W atau hampir lebih dari 90% itu bisa disebut tidak layak huni,” kata Nixon kepada di Menara BTN, Jakarta, ditulis Rabu (16/10/2024).
Selanjutnya, skema KPR yang kedua adalah untun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema ini hampir sama dengan KPR dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun terdapat penyesuaian.
“Jadi (untuk) masyarakat yang bekerja di daerah sekitaran daerah urban, mulai Bekasi, Cikarang, Karawang, sampai Purwakarta, dan seterusnya. Di provinsi lain juga sama,” ujarnya.
Untuk jenis ketiga yang diusulkan yakni rumah daerah urban. Skema ini ditargetkan kepada kelas pekerja yang memiliki penghasilan Rp12 juta hingga Rp15 juta per bulan.
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar Pemerintahan ke depan bisa memanfaatkan lahan atau bangunan eksisting milik pemerintah maupun BUMN guna dibangun hunian vertikal.
Sebagai contoh, Nixon menyebut, Pemerintah bisa memanfaatkan sejumlah pasar di kawasan DKI Jakarta agar busa dibangun hunian berupa apartemen.
“Katakanlah harganya Rp400-Rp500 juta, terjangkau kalau pakai KPR 25 tahun atau 30 tahun,” pungkasnya.