Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan realisasi sementara belanja pemerintah pusat tahun 2024 mencapai Rp2.486,7 triliun, meningkat 11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung berbagai program prioritas dan pembangunan nasional.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa belanja kementerian/lembaga (K/L) menyerap Rp1.315 triliun atau 100,8 persen dari pagu, tumbuh signifikan sebesar 17,9 persen yoy.
Sementara itu, belanja non kementerian/lembaga (non K/L) mencapai Rp1.171,7 triliun, atau 85,1 persen dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 7,7 persen yoy.
Dana belanja tersebut dimanfaatkan untuk berbagai program strategis, termasuk penyaluran bantuan pangan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan distribusi 10 kg beras per bulan.
Penyaluran Bantuan Pangan
Selain itu, anggaran digunakan untuk tahap kedua penyaluran bantuan pangan beras tahun 2023, pembangunan infrastruktur konektivitas, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pelaksanaan Pilkada serentak 2024, serta pembayaran subsidi sebesar Rp110,6 triliun dan kompensasi energi.
Dalam sektor kesehatan, belanja pemerintah mencapai Rp194,4 triliun, memberikan manfaat bagi 96,7 juta penerima Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Sebanyak 55,4 ribu ibu hamil mendapatkan makanan tambahan, sementara 4,6 juta ASN, TNI, Polri, serta veteran memperoleh jaminan kesehatan.
Pendanaan operasional sebesar Rp12,8 triliun juga disalurkan untuk mendukung 10.072 Puskesmas di seluruh Indonesia.