Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Banjir dan Perlindungan Pesisir pada Rabu, 19 Maret 2025.
Rapat koordinasi ini digelar untuk membahas sebuah kebijakan sekaligus strategi dan solusi untuk penanggulangan banjir dan perlindungan pesisir.
Adapun rapat ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, beserta jajaran.
Hadir juga dalam rapat tersebut, perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BNPB, BPKP, dan Pemprov DKI Jakarta.
AHY mengungkapkan, kementeriannya telah mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan dan menjalankan pembangunan mega project Giant Sea Wall untuk mencegah bencana bencana banjir log akibat abrasi dan penurunan tanah.
Langkah ini menyusul bencana banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek yang dalam beberapa pekan terakhir menghambat aktivitas masyarakat, serta menimbulkan kerusakan infrastruktur.
Kita (perlu) cari terobosan dan harus ada keberanian, apalagi Presiden (Prabowo Subianto) sudah sangat tegas mengharapkan upaya bersama untuk perlindungan masyarakat pesisir sekaligus menanggulangi banjir,” ujar AHY di kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
AHY mencatat, Presiden Prabowo mengamanahkan untuk berfokus mencegah banjir di Provinsi DKI Jakarta, tetapi seluruh pantai utara Jawa juga perlu diperhatikan untuk diselamatkan
Jadi yang kita harus diperhatikan juga permasalahan di hulunya, seringkali kita fokus di hilir termasuk pembuat tanggul, tanggul pantai, tanggul sungai dan juga area resapan. Tetapi ketika hulunya tidak diperbaiki secara sistematis dan serius maka (banjir) akan terus berulang, ujar dia.