Jakarta Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode 2025-2029.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setelah rapat terbatas antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri terkait.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kelangsungan pembangunan IKN, terutama dalam hal pembiayaan.
Nailul Huda menilai bahwa IKN berpotensi menjadi Hambalang versi lebih luas, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 466 triliun, sementara APBN hanya mampu menyediakan 20 persen dari total biaya tersebut.
Saya sempat menyampaikan di awal-awal perencanaan IKN bahwa IKN akan menjadi Hambalang versi lebih luas. Alasannya adalah dana yang dimiliki tidak akan sanggup. Dana yang dibutuhkan mencapai Rp466 Triliun, kata Huda kepada www.wmhg.org, Jumat (24/1/2025).
Kemudian, Pemerintah menyebut bahwa sisanya akan ditanggung oleh sektor swasta melalui kerja sama BUMN-Swasta dan investor asing.
Namun, klaim bahwa ada antrean investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara hingga kini belum terbukti. Beberapa investor bahkan memilih mundur dari rencana tersebut.
Sampai sekarang tidak terbukti ada antrian yang dimaksud, justru ada yang cabut dari rencana masuk ke IKN. Saya semakin yakin jika IKN berpotensi besar untuk mangkrak, ujarnya.