Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal bahwa pemerintah pusat akan memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Meski begitu, keputusannya akan bergantung pada pemerintahan baru nanti.
Kepastian pemberian insentif bagi pemda diputuskan di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Mengingat waktu pemerintahan saat ini yang akan rampung pada Oktober 2024.
Soal insentif tadi, Airlangga merespons usulan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Menurutnya, peluang pemberian insentif masih terbuka lebar.
Jadi kalau ini mungkin tahun depan kita bisa bahas, tentunya dengan pemerintahan yang baru, kata Airlangga usai Peluncuran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Dia mengatakan, secara umum anggaran untuk pos tersebut sudah ada. Hanya saja, kepastiannya tetap ada di tangan pemerintahan baru.
Karena amplopnya ada, bisa ditolong, ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengaku senang ada peluang tersebut.
Terima kasih Pak Menko, saya juga senang mendengarnya tadi, sahut Mahendra.
Asal tahu saja, konsep pemberian insentif bagi pemerintah daerah sempat berlaku bagi daerah yang mampu menjaga besaran inflasi. Hal itu berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga tingkat inflasi di daerah.