Jakarta Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 mendatang. Ini disebut sebagai pengelolaan BUMN menjadi lebih kuat
Terkait hal ini, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengatakan dirinya ingin tahu persis nanti Danantara di dalam bentuknya seperti apa.
Menurutnya, jika Danantara mampu dikelola dengan baik, maka ini bisa menjadi solusi untuk merecycle aset-aset yang selama ini kurang termanfaatkan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Jadi aset-aset yang selama ini, tidak bisa dimanfaatkan karena ada ditangan BUMN dan segala macam bisa direcycle sehingga dia menjadi aset produktif yang mungkin akan membuat investor itu tertarik. Namun tentu, yang paling penting pengelolaan harus profesional,” kata Chatib dalam diskusi pada acara SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2/2025).
Danantara Dari Sisi Politik
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menuturkan Danantara punya motif yang sangat positif karena memotong intervensi non korporasi terutama politik, terutama dalam banyak hal.Â
“Karena kalau misalnya Danantara sesuai yang direncanakan banyak hal yang tidak perlu didiskusikan via DPR,” kata Burhanuddin.Â
Burhanuddin menilai saat ini BUMN harus berjuang lebih karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR. Menurutnya, negosiasi itu tentunya memerlukan ongkos politik hingga pertukaran, termasuk urusan pengangkatan komisaris dan direksi BUMN yang perlu persetujuan dari DPR.
“Jadi Danantara mencoba memotong hal itu,” ujar Burhanuddin.