Jakarta Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun di 2025, untuk mengejar target swasembada pangan pada 2028-2029 mendatang.
Alokasi itu menyebar di beberapa kementerian/lembaga, mulai dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, setelah melakukan rapat bersama Wakil Menteri Keuangan dan beberapa eselon I Kementerian Keuangan, KKP, Kementerian Perdagangan, hingga Badan Pangan Nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan perlunya kerjasama tim yang kuat di jajaran pemerintahan, untuk bisa mencapai tujuan swasembada pangan.
Misalnya anggaran, ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu tahun 2025 itu ada 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar melalui kementerian/lembaga, kata Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Mengenai PU, bendungan dan irigasi, tersebar di situ. KKP, rumput laut, ikan, dan lain-lain di situ, tersebar, urai dia.
Sumber dari BUMN
Selain instansi pemerintah, anggaran ketahanan pangan juga bersumber dari BUMN PT Pupuk Indonesia senilai Rp 44 triliun, untuk pengadaan pupuk. Kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk sektor penelitian.
Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16,25 triliun. Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan, imbuh Zulhas.
Zulhas berharap koordinasi antar lini ini bisa menghasilkan output yang jelas dan terarah. Sehingga target swasembada pangan betul-betul bisa direalisasikan.
Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi. Sehingga pun jelas, pemerintah daerah dan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait termasuk riset dan lain-lain, tutur Menko Pangan.