Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi ini soal efisiensi anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Langkah ini mencakup pengurangan belanja kementerian/lembaga dan alokasi dana transfer ke daerah, dengan tujuan utama mendukung program-program pemerintah yang berdampak cepat.
Terkait instruksi ini, Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menuturkan, instruksi efisiensi belanja Kementerian dan Lembaga ini berpotensi mempengaruhi konsumsi masyarakat.
Khususnya belanja di daerah yang memang karena konsumsi daerah tersebut bergantung pada dana pemerintah pusat,” kata Josua dalam acara PIER Economic Review 2024, Senin (10/2/2025).
Selain itu, menurut Josua proyek-proyek yang didanai anggaran ini akan mempengaruhi tenaga kerja di sektor tersebut sehingga itu konsekuensinya. Meskipun begitu, jika efisiensi anggaran ini dialokasikan kepada sektor lain tentunya juga dapat memberikan efek beruntun terutama pada sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Jadi bahwa sekalipun ada potensi penurunan sisi konsumsi dan efeknya ke pendapatan daerah tentunya kami melihat kondisi yang diharapkan dari pemerintah misal dari program MBG efek beruntunnya ada di sektor produktivitas pertanian,” jelas Josua.
Joshua menilai jika program MBG bisa menggerakan profitabilitas sektor pertanian yang saat ini menjadi sektor terbesar kedua di Indonesia setelah manufaktur, sektor pertanian dapat menjadi penggerak perekonomian dengan program MBG.
Selain itu, efek beruntun juga bisa dinikmati oleh petani hingga nelayan akibat upaya hilirisasi dari sektor pertanian atau perikanan. Hal ini karena pemerintah ingin mensukseskan program MMBG bukan mengandalkan impor, tetapi produksi dalam negeri.
Jadi, meskipun ada efisiensi tetapi ada realokasi ke sektor lainnya maka diharapkan akan ada peningkatan kinerja pada sektor tersebut sehingga kita melihat ada dampak yang harapannya akan bisa positif,” pungkasnya.