Jakarta Keselarasan aturan pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar bagi investasi. Pasalnya, sering ditemukan, pelaksanaan tujuan pemerintah pusat tidak sejalan dengan pemerintah daerah yang dituju.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menyadari masalah tersebut.
Tantangan ke depannya adalah pemerataan pembangunan dan bagaimana kita bisa mengsinkronkan kebijakan antara pusat dan daerah. Jadi, jangan sampai pusat maunya begitu, daerah tidak matching, kata Esther dalam diskusi Indef, Jakarta, Jumat (28/2/2025).
Misalnya, pada kaitannya sebuah investasi yang akan masuk ke daerah. Menurut Esther, pemerintah daerah serusnya tidak mempersulit investor yang mau masuk tersebut.
Kalau pusat inginnya investor datang, diterima dengan baik, ya sama daerah jangan dipersulit. Artinya sinkron, ucapnya.
Saran untuk Pemda
Esther menyarankan pemda untuk memiliki perencanaan pembangunan yang tepat. Terutama sejalan dengan tujuan yang jadi prioritas pemerintah pusat.
Kalau kita lihat lagi, peran dari pemerintah daerah seharusnya, pertama adalah kita harus merencanakan pembangunan daerah dengan baik. Jadi, harus sinkron tadi dengan pemerintah pusat, harus sinkron dengan tujuannya apa sih, urainya.
Kalau tujuannya memang untuk kesejahteraan ekonomi di daerah, ya harus demikian. Jangan sampai nanti ada redundancy atau regulasi yang tidak konsisten. Nah, ini harus direncanakan dengan matang, tandas Esther.