Jakarta – Pembangunan tahap I proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan untuk kompleks gedung pemerintahan (infrastruktur eksekutif). Sebelum nantinya dilanjutkan untuk area legislatif dan yudikatif, yang telah mendapat persetujuan anggaran Rp 48,8 triliun dari Presiden Prabowo Subianto.
Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak (2020-2024) untuk pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) masih akan lanjut hingga 2026.
Yang batch 1 sudah 97 persen, batch 2 hampir 60 persen. Kalau batch 1 sebagian besar tahun ini sudah rampung. Batch 2 dilanjutkan ke 2025, dan sebagian di 2026, jelas Danis kepada www.wmhg.org, dikutip Jumat (24/1/2025).
KIPP IKN berdiri di atas lahan seluas 6.671 ha, dengan area pengembangan seluas 1.759 ha. Pembangunannya terbagi menjadi tiga batch.
Batch 1 proyek IKN total memiliki 40 paket fisik terkontrak, termasuk di dalamnya pembangunan Istana Negara, empat Kantor Kemenko, hingga Kantor Sekretariat Presiden. Total pagu terkontrak di batch 1 ini senilai Rp 25 triliun, dengan progres fisik sekitar 88,20 persen.
Sementara untuk batch 2 yang memiliki 31 paket fisik, progresnya sekitar 46,71 persen. Adapun total pagu anggaran terkontrak untuk paket pengerjaan ini sebesar Rp 27,68 triliun.
Sedangkan untuk batch 3 dengan 35 paket, progres fisiknya memang baru mencapai 8,61 persen. Dengan total pagu anggaran terkontrak senilai Rp 30,72 triliun.