Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Kepala Center of Industry, Trade, and Investment dari Investment Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menuturkan, jika Danantara harus diisi dari kalangan profesional, bukan politik.
Kepala Badan serta Jajaran Direksi Danantara harus diisi oleh profesional yang tidak terlibat pada kepentingan politik praktis, ujarnya saat dikonfirmasi Merdeka.com di Jakarta, Senin (24/2/2025)
Andry menuturkan, sejumlah risiko yang terjadi jika pemerintah salah memilih Kepala Badan serta Jajaran Direksi Danantara. Risiko pertama ialah potensi kaburnya investasi asing dari pasar modal Indonesia.
Akan terjadi capital outflow terjadi di IHSG. Aliran keluar dana asing juga akan pasar Surat Berharga Negara (SBN) sehingga semakin memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini, kata.
Apalagi, tujuh perusahaan BUMN anggota Danantara memiliki pasar saham yang besar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Andry, saham milik perusahaan bank BUMN paling rentan terdampak kebijakan Danantara.
7 perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar, kata dia.
Andry berharap pemegang kendali Danantara adalah sosok profesional yang sudah teruji dalam pengelolaan dana investasi. Dia mengingatkan pengalaman dalam mengelola bisnis korporasi akan diuji untuk menghindari dampak kerugian Dananya dalam jangka pendek dan jangka panjang yang akan terjadi.
Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan, tutur dia.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com