Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan, menegaskan keberadaan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih bisa menjadi solusi untuk memangkas rantai pasok pangan dan menghilangkan middleman seperti tengkulak atau makelar.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah bupati dari wilayah seperti Banyuwangi, Pamekasan, Jombang, dan Lamongan.
“Jadi nanti ini hilang semua, pupuk misalnya, dari pabrik pupuk langsung ke koperasi. Mau ke mana lagi makelar nggak ada lagi. Kooperasi kan udah milih orang desa itu. Jadi nggak ada lagi dipotong. Mau membeli minyak goreng atau apa, dari produsen langsung kooperasi. Nggak ada lagi tukang timbun. Nggak perlu lagi,” ujar Menko Zulkifli kepada wartawan di Kantor Kemenko Pangan, Senin (14/4/2025).
Zulkifli menekankan koperasi desa ke depan tak hanya sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga menjadi menangani sembako seperti bahan pangan, pupuk, dan kebutuhan pokok langsung dari produsen ke masyarakat, tanpa melalui tengkulak atau makelar.
“Kooperasi ini nanti akan menangani bisnis, misalnya sembako, ada kliniknya, bisa jadi agen LPG, bisa membagi bantuan pangan, menyalurkan KUR, dan lainnya. Ini akan berkembang besar, sehingga ekonomi desa berkembang dengan baik,” jelasnya.
Zulkifli juga menjelaskan koperasi tersebut adalah milik masyarakat desa, adapun terkait hubungannya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hal itu bisa dirumuskan dalam musyawarah desa.
“Kalau BUMDes yang maju mau jadi koperasi milik desa, silakan. Kalau tidak, BUMDes tetap, nanti koperasi bisa bikin baru. Hubungan bisnisnya tinggal dirumuskan di desa,” kata Menko Zulkifli kepada wartawan di Kantor Kemenko Pangan, Senin (14/4/2025).