Jakarta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa diperlukan kebijakan yang melibatkan banyak pihak untuk mencapai target swasembada pangan tahun 2027 mendatang.
Penyusunan kebijakan itu termasuk dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mengawasi dan mengelola pangan di sektor perikanan dan kelautan.
Saya ambil satu contoh. Kalau mau swasembada beras itu kebijakannya audah luar biasa, hampir terkait dengan seluruh kementerian. Kemudian ada juga KKP yang sangat menentukan (seputat) lautan, ikannya, belum biodiversity yang begitu banyak, hilirisasi sektor kelautan, kata Zulhas dalam kegiatan Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Kalau di pertanian, padi perlu irigasi, ada Menteri PU. Perlu pupuk ada BUMN,” lanjutnya.
Zulhas lebih lanjut menyampaikan, untuk mengejar posisi Thailand dan Vietnam yang sudah kuat di sektor pangan. Indonesia perlu mengumpulkan bibit unggul.
Tidak ada tawar menawar. Presiden sudah memerintahkan swasembada pangan selambatnya tahun 2027. Tapi untuk berkedaulatan secara permanen, kita memerlukan waktu lebih panjang, ucapnya.
“Sudah 10 tahun kita tidak melakukan riset bibit unggul, sebut Zulhas.
Dalam kesempatan itu, Zulhas pun memuji kinerja Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam mengawasi sektor perikanan dan kelautan RI.
Kami baru juga rapat kemarin. Ini Pak Sakti Wahyu Trenggono ini luar biasa. Beliau 5 tahun ini kenapa diperpanjang karena memang hebat, tuturnya.
Beliau mengatakan kepada kami, ‘Pak Menko soal garam, saya kendalikan. Kalau saya diberi untuk mengendalikan garam, tahun depan kita tidak usah impor garam lagi. Jadi tahun depan tidak akan ada impor garam, beber Zulhas.