Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan mendapat keuntungan dengan program makan bergizi gratis (MBG).
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, melihat itu sebagai kabar yang sangat menggembirakan bagi sebanyak 64,19 juta pelaku UMKM di Indonesia.
Menurut dia, jika anggaran program makan bergizi gratis tahun ini sudah bisa menjadi Rp 171 triliun, tentu akan semakin banyak lagi UMKM yang akan mendapatkan manfaat dari kehadiran MBG tersebut.
Tetapi pertanyaannya, apakah betul peluang tersebut akan jatuh kepada UMKM? Sebab usaha-usaha besar juga tampak telah melirik MBG ini, ujar Anwar Abbas dalam pesan tertulis, Senin (3/1/2025).
Anwar menduga, beberapa pengusaha besar bakal membuat perusahaan berkategori UMKM, demi ikut mendapat cuan dari program makan bergizi gratis.
Salahkah mereka? Tentu tidak. Tetapi karena pemerintah juga berkewajiban untuk memberdayakan ekonomi rakyat, terutama mereka-mereka yang ada di lapis bawah, maka sebaiknya pengadaan MBG ini diprioritaskan kepada usaha mikro dan ultra mikro. Apalagi selama ini umumnya yang berdagang di kantin-kantin sekolah tersebut adalah mereka, imbuhnya.
Ia menyatakan itu penting diperhatikan. Pasalnya, jika kesempatan ini tidak diberikan kepada mereka, program MBG malah bakal menjadi bencana dan malapetaka bagi para pedagang kecil.
Karena akibat dari kehadiran program MBG tersebut penjualan mereka tentu akan tergerus secara signifikan, sebab makanan yang mereka jual sudah digantikan oleh MBG, sebut dia.
Diatur oleh Sekolah
Oleh sebabnya, Anwar menyarankan jika pengurusan dan pengelolaan program makan bergizi gratis diserahkan saja kepada pihak sekolah. Terutama yang sudah bermitra dengan usaha mikro dan ultra mikro untuk berjualan di lingkungan sekolahnya.
Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional bisa ikut turun tangan bekerjasama dengan sekolah hingga pihak supplier. Untuk menjaga kebersihan, cita rasa, variasi makanan, hingga ketepatan waktu pengiriman makanan.