Jakarta Komisi XII DPR menyebut mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengupayakan percepatan perdagangan karbon di Indonesia untuk mengakselerasi pencapaian target nilai ekonomi karbon (NEK) di Indonesia.
Perdagangan karbon ini adalah lini yang potensial di Indonesia. Selain memberikan dampak ekonomi, ini juga menjadi ikhtiar penting untuk mengurangi emisi karbon, kata Anggota Komisi XII DPR RI Gandung Pardiman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2026.
Untuk mendukung upaya percepatan tersebut, menurut Gandung, diperlukan regulasi demi menstimulus penerapannya. Selain itu, sosialisasi, terutama kepada dunia industri yang banyak menghasilkan emisi karbon, menjadi sangat penting.
Politikus Partai Golkar itu menilai Indonesia sudah cukup maju dalam hal perdagangan karbon terutama karena Indonesia sudah sudah memiliki bursa karbon. Selain optimalisasi perdagangan karbon, kita juga mendorong implementasi teknologi CCS (carbon capture storage), ujarnya.
Dengan penerapan CCS di beberapa industri, upaya mengurangi emisi karbon akan makin mudah, sehingga target mengurangi emisi karbon yang juga jadi komitmen Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai secara paralel dengan juga melakukan transisi ke energi bersih di sisi lain, legislator dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta itu menambahkan.
Kementerian Lingkungan Hidup, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa, memaparkan delapan upaya percepatan perdagangan karbon untuk mengakselerasi pencapaian target nilai ekonomi karbon.
Upaya pertama, sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LH Ary Sudijanto, akselerasi implementasi pencapaian target dokumen iklim enhanced national determined contribution (NDC) dan NEK dalam tataran operasional untuk mencapai persetujuan layanan level para pemangku kepentingan atau multistakeholder.