Jakarta Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki permasalahan transportasi di Jakarta, terutama untuk mengatasi kemacetan dan memperlancar pergerakan barang dan manusia, seperti pengembangan MRT, LRT, dan TransJakarta. Meski begitu, kemacetan masih menjadi masalah utama, dan pembenahan transportasi publik dianggap sebagai solusi yang sangat penting.
Calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memiliki visi mengatasi permasalahan integrasi transportasi di Jakarta. Menurut Pramono, integrasi transportasi seharusnya tidak hanya menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga di wilayah Jabodetabek, tetapi juga meluas hingga ke wilayah Jawa Barat seperti Cianjur dan Sukabumi.
Harapannya, dengan adanya transportasi yang terintegrasi hingga wilayah Jawa Barat, masyarakat yang bekerja di Jakarta namun tinggal di daerah penyangga dapat lebih mudah bepergian.
Ide integrasi transportasi dinilai cukup menarik. Namun, sebelum hal itu diterapkan, penting juga bagi Gubernur Jakarta mengatur betul mengenai permasalahan kemacetan di Jakarta.
Kalau memang cagub concern dengan masalah transportasi, khususnya dalam upaya mengatasi kemacetan, maka harus berani membatasi kepemilikan kendaraan pribadi di Jakarta. Jumlahnya sudah sangat gawat, tegas Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Senin (21/10/2024).
Angkutan Umum
Menurut Tulus, keberadaan angkutan umum yang terintegrasi pun tidak akan mampu memigrasikan pengguna kendaraan pribadi, jika tidak ada pembatasan yang ketat, baik penggunaannya dan atau kepemilikannya. Calon gubernur harus tegas dan berani, terapkan pembatasan kepemilikan kendaraan di Jakarta,seperti di Singapura.
Jika tidak berani melakukan hal itu, jangan mimpi untuk mengatasi kemacetan Jakarta, karena Jakarta akan menjadi lautan kendaraan pribadi. Apalagi setelah tol terintegrasi, kendaraan semakin menggerojog Jakarta, ucapnya
Menurut data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus meningkat, dengan pertumbuhan sekitar 5% per tahun. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 20 juta kendaraan beroperasi di wilayah Jabodetabek, sebagian besar di antaranya adalah mobil pribadi dan sepeda motor. Angka ini jauh melebihi kapasitas infrastruktur jalan yang ada, sehingga menyebabkan kemacetan parah di berbagai titik.