Jakarta Pertarungan politik jelang Pilkada 2024 kian memanas. Sejumlah calon kepala daerah mulai mengkampanyekan visi misinya dengan berbagai senjata, salah satunya data angka inflasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, data penurunan inflasi kerap dipakai oleh beberapa kepala daerah yang akan kembali bertarung di Pilkada 2024 mendatang.
Teman-teman kepala daerah yang hasil pilkada, tekniknya datanya BPS kita live streaming-in, dan semua media kita minta untuk monitor, mendengar, dan tolong dipublikasi. Kenapa, karena sebentar lagi mau Pilkada, ujar Tito dalam Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Kamis (26/9/2024).
Tito menyebut, para petahana atau penjabat (Pj) kepala daerah kerap memamerkan penurunan inflasi di daerahnya guna mendongkrak elektabilitas.
Kata-kata elektabilitas itu adalah kata-kata magic. Jadi kalau sudah dibacain dan satu daerah itu inflasinya terbaik, terkontrol dan kita berikan reward, itu nanti enggak lama viral untuk naikan elektabilitas, ungkapnya.
Lonjakan Inflasi
Sebaliknya, lonjakan inflasi di suatu daerah pun kerap dijadikan alat untuk menjungkalkan bos daerah yang bakal menjadi lawannya di Pilkada.
Yang kira-kira rendah kita bacain aja terus, setelah itu kita tegur. Dan sampaikan kepada publik, kepala daerah ini enggak bisa ngendaliin daerahnya. Mudah (bagi) lawan politiknya, hajar, kata Tito.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, banyak kepala daerah yang kini mulai fokus menangani inflasi di wilayah kekuasaannya. Terutama setelah ada ganjaran berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan bagi pemerintah daerah yang mampu mengatasi lonjakan.
Gara-gara saya memberikan punishment dan reward untuk inflasi, kan tiap tiga bulan sekali Menteri Keuangan memberikan Dana Insentif Daerah. Itu besarannya Rp 6-10 miliar per daerah yang dianggap bisa mengendalikan inflasi. Total satu tahun tuh Rp 1 triliun yang disiapkan Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani, urainya.