Jakarta – Menjelang berakhirnya kepemimpinan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan banyak manfaat yang dirasakan dari hasil hilirisasi sektor pertambangan, yang tidak hanya dinikmati oleh pelaku industri saja.
Dari hilirisasi sektor pertambangan penerimaan negara mengalami peningkatan yang diperoleh dari pajak, royalti, hingga dividen. Sehingga bisa manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, hingga bantuan sosial (bansos).
Kalau semua masuk ke industri, masuk ke industri-industri turunan, akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan tol, membangun pelabuhan baru, membangun bandara baru untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita, kata Jokowi saat menghadiri malam puncak hari ulang tahun ke-79 Pertambangan dan Energi, di Jakarta, ditulis Jumat (11/10/2024).
Jokowi pun mengklaim penerimaan negara dari hilirisasi sektor pertambangan sangat banyak, diantaranya bersumber dari PPh 21, royalti, pajak badan dan lainnya.
Jangan keliru, negara itu penerimaan dari situ (hilirisasi) banyak sekali, dalam bentuk pajak badan, pajak penghasilan (PPh) 21, royalti, kalau kita ikut saham di situ seperti Freeport kita dapat dividen, pajak daerah, penerimaan negara bukan pajak [PNBP], besar sekali,” ujarnya.
Adapun Jokowi melaporkan, manfaat yang dirasakan dari hilirisasi nikel ditunjukkan dari nilai ekspor yang meningkat signifikan dari USD2,9 miliar pada 2020 menjadi USD34,4 miliar pada 2023. Dari Rp40 triliun ke Rp500 triliun lebih, lompatannya besar sekali,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan sektor yang sangat strategis dan memiliki potensi dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional.
Hal itu dibuktikan selama dua periode Jokowi memimpin sebagai Presiden, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ESDM mencapai Rp1.800 triliun.
Kita tahu, dari 2014 sampai hari ini, PNBP yang diterima oleh negara dari ESDM berarti 10 tahun, besar sekali. Kurang lebih Rp 1.800 triliun. Kalau melihat dua tahun lalu, 2022, itu Rp 348 triliun kemudian di 2023 Rp 229 triliun. Pertahunnya juga sangat besar sekali,” pungkasnya.