Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan strategi mencegah masuknya barang ilegal ke Indonesia. Ia menyebutkan langkah pertama dalam mengatasi barang ilegal adalah memperkuat sinergi antar lembaga.
Kita bisa melihat modus yang digunakan dehingga kita perlu merapikan untuk menekankan koordinasi sangat penting sekali, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (14/11).
Dalam pencegahan, dia bilang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
Untuk pencegahan tentu kita perlu melihat modus operandinya , pelakunya, jenis barangnya, bagaimana modus bekerja dan bagaimana aliran uangnya. Ini akan lebih banyak dan lebih lengkap apa yang kita sebut tadi pola dari berbagai tindakan ilegal. Maupun ilegal aktivitas, tambah Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu juga menyoroti pentingnya memahami modus operandi pelaku, jenis barang yang diselundupkan, hingga pola aliran uang. Menurutnya, langkah ini akan memperkaya pemahaman tentang pola kejahatan yang digunakan dan membantu memperkuat pengawasan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan masing-masing kementerian dan lembaga memiliki otoritas sesuai undang-undang. Namun, tanpa koordinasi yang baik, pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah dari perbedaan otoritas tersebut.
Kalau ngga dikoordinasikan malah menimbukan kesempatan karena masing-masing bisa bergerak di dalam otoritasnya sendiri-sendiru, namun kemudian para pelaku bisa memanfaatkan berbagai otorita, ucap dia.
Untuk mengatasi hal ini, Sri Mulyani berharap Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamana (Menkopolkam) pembentukan desk penindakan khusus ini, ia berharap bisa memonitor dan membandingkan data secara bersama-sama.
Maka kami mengharapkan bapak Polhukam (Budi Gunawan)membuat desk penindakan karena kita bsia sekarang bisa membandingkan memonitor bersama. Kalau ad akombinasi diperbaiki itu langsung bisa didteksi pak menko dan kita bisa perbaiki., tegasnya.
Strategi ini diharapkan mampu memperkuat langkah penegakan hukum dan menutup ruang gerak pelaku kejahatan, sehingga barang ilegal dapat dicegah masuk ke Indonesia secara efektif.
Reporter: Siti Ayu Rachma
Sumber: Merdeka.com