Jakarta – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) pada 1 Agustus-31 Agustus 2024. Pemutakhiran data ini juga dilakukan untuk menekan stunting dan angka kemiskinan ekstrem.
Adapun pemutakhiran data ini menyasar 15.738.235 Keluarga di 14.337 desa/kelurahan. Hal itu disampaikan Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, dalam acara Ngopi Bersama Rekan Media di Kantor BKKBN Pusat, Jakarta, Jumat (9/8/2024). BKKBN berupaya mengenali Keluarga Indonesia dengan pendekatan melalui data, tutur dia.
Pada pelaksanaan pemutakhiran data 2024 terdapat penambahan variabel baru yaitu variabel disabilitas. Variabel ini untuk mendapatkan informasi secara lebih inklusif bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas.
Mulai tahun ini, semua anggota keluarga akan didata dengan lebih detail terkait informasi disabilitas, kata dia.
Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mempercayakan Pengumpulan Data Early Child Development Index (ECDI) agar diukur melalui pemutahiran Pendataan Keluarga 2024 oleh BKKBN.
Melalui ECDI, akan diketahui potret dari tumbuh kembang seorang anak yang menekankan pada pengukuran pertumbuhan anak secara fisik diukur melalui tinggi badan hingga perkembangan kecerdasan anak.
ECDI ini memiliki keterkaitan yang erat dengan stunting dari perkembangan fisik anak, ujar dia.
Atas penambahan sejumlah variabel tersebut, BKKBN meyakini pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) akan membantu pemerintah dalam mengatasi jumlah stunting. Mengingat, tersedianya informasi data mengenai tumbuh kembang anak terbaru.
Nantinya, semakin lengkap dalam informasi mengenai tumbuh kembang anak, untuk ketepatan perencanaan suatu intervensi yang dilaksanakan pemerintah, tutur Hasto.
Secara luas, hasil pemutakhiran data oleh BKKBN ini juga dapat digunakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Saat ini, Kemenko PMK telah memanfaatkan data PK sebagai basis data Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan EKtrem (P3KE).
Saat ini, pendataan keluarga menjadi backbone atau tulang punggung untuk mengetahui kelompok masyarakat yang miskin sekali dan kaya sekali. Kita mendorong masyarakat atau lembaga nantinya menggunakan data yang benar untuk melahirkan kebijakan, ujar Hasto.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com