Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mengejar pembangunan tahap awal proyek IKN agar bisa tuntas dan dioperasikan pemerintah pada 2028. Saat ini, pembangunan IKN masih berfokus pada infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintahan, yang terdiri dari 109 paket.
Dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen, jelas Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw dalam pesan tertulis, Rabu (18/12/2024).
Hingga kini, Troy melanjutkan, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai rencana. Dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025, guna mendukung perpindahan aparatur sipil negara (ASN) alias PNS secara bertahap.
Selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama yang mana akan dibangun oleh Otorita IKN, imbuh Troy.
Pembangunan gedung MPR/DPR hingga lembaga kehakiman ini dirancang untuk memastikan IKN Nusantara dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan. Dengan ketiga fungsi utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang hadir dan berjalan.
Infrastruktur Legislatif
Infrastruktur legislatif meliputi pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD. Sementara infrastruktur yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya.
Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028, seiring dengan upaya menjadikan Nusantara ibu kota yang sepenuhnya fungsional, kata Troy.
Dari sisi investasi, Otorita IKN telah mencatat Rp 58,4 triliun dari 8 groundbreaking yang telah dilaksanakan. Beberapa investasi swasta telah selesai dan mulai beroperasi, seperti Hotel Nusantara dengan 191 kamar, Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi, serta Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat.
Selain itu, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN Nusantara yang telah beroperasi di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerjasama PLN dan Sembcorp Singapore.
Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN tersebut, dalam waktu dekat di awal 2025 akan dibangun jaringan jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN, tuturnya.