Jakarta – Pemerintah Indonesia menambah anggaran sebagai modal kepada koperasi. Anggaran itu dalam bentuk dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM).
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menuturkan, anggaran ini ditambahkan dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp10 triliun melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM).
Ini bukti nyata dari rapat terbatas (ratas) bersama Presiden bahwa ada tambahan Rp10 triliun dana bergulir melalui LPDB-KUMKM. Semoga ini bisa membooster kita semua terhadap pengembangan koperasi, khususnya di sektor riil,” ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (4/1/2025).
Budi menuturkan, angka tersebut bukan angka yang kecil, sehingga tanggung jawab besar. Seiring hal itu, dia meminta harus ada pengawasan.
Dukungan yang kedua, penyaluran pupuk bersubsidi dengan melibatkan koperasi. Ketiga, dorong untuk digitalisasi induk Koperasi Unit Desa (KUD).
Keempat, Kemenkop terus berkoordinasi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus menggunakan produk lokal. Melibatkan desa, koperasi dan BUMdes,” kata Budi.
Di sisi lain, Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi melantik sebanyak 23 pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama baru di lingkungan Kemenkop. Budi berharap dengan pelantikan pada awal tahun ini, membawa semangat baru bagi Kemenkop, dan sejalan dengan spirit periode Pemerintahan 2024-2029 Presiden Prabowo Subianto.
Dengan jumlah staf Kemenkop yang relatif sedikit, menurutnya pejabat pimpinan tinggi perlu mengembangkan team work yang solid dan efektif. Selain itu, anggaran kementerian yang relatif terbatas harus digunakan secara efektif agar output dan outcome lebih tepat sasaran.
Kemenkop harus bisa adaptif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan koperasi modern. Untuk itu, saya minta kepada bapak dan ibu pejabat pimpinan tinggi agar mengkapitalisasi sumber daya manusia yang ada,” ujar dia.