Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sempat tersinggung soal pengumpulan pajak Indonesia yang disamakan dengan Nigeria. Sederet langkah efisiensi pun dirancang, termasuk mengandalkan teknologi.
Dia mengisahkan, Bank Dunia menyamakan tingkat pengumpulan pajak Indonesia dengan Nigeria. Bank Dunia menyatakan Indonesia buruk dalam aspek pengumpulan pajak tadi.
Sebenarnya waktu World Bank datang ke kantor saya, tiga minggu yang lalu, dia kasih presentasi, mengatakan Indonesia salah satu negara yang koleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria waktu itu, saya agak tersinggung juga itu, kok iya? saya ke Nigeria dua kali, ungkap Luhut dalal acara Semangat Awal Tahun 2025, di Menara Global, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Menanggapi itu, Luhut mengungkapkan rencana pemerintah yang membangun sistem terintegrasi bernama Government Technology (GovTech). Salah satu acuannya adalah penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang berhasil mengontrol mobilitas masyarakat dan menjaga penyebaran Covid-19.
Berikutnya, ada Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) yang mengintegrasikan data eksplorasi mineral dan setoran pajak ke negara. Dengan begitu, setoran pajak dari ekspor mineral dan batu bara bisa terpantau secara digital.
Kita tahu jumlahnya berapa, produksinya berapa, kalorinya berapa, dia mau ekspor berapa, dia sudah bayar royalty belum, sudah bayar pajak belum, ada utang di pemerintah belum. Once itu terjadi, otomatis blocking. Itu sekarang sudah jalan dan itu menaikkan penerimaan negara 40 persen, 30-40 persen, terangnya.