Jakarta – Presiden terpilih Donald Trump akan kembali menerapkan kebijakan ekonomi antara lain tarif impor, pemotongan pajak, dan sanksi ekonomi ketika dia mulai menjabat kembali.
Pada Januari, menurut mantan Menteri Keuangan, Steven Mnuchin yang menjabat selama masa kepresidenan pertama Trump dari 2017-2021, mengatakan kepada CNBC langkah-langkah tersebut merupakan bagian penting dari agenda Partai Republik. Dilansir dari CNBC pada Minggu (10/112024).
“Pemotongan pajak adalah bagian penting dari programnya,” kata Mnuchin.
Dia juga menambahkan, program ini kemungkinan akan mudah disetujui oleh Kongres, terutama jika Partai Republik juga menguasai Dewan Perwakilan Rakyat, yang tampaknya mungkin terjadi.
Tarif impor juga akan menjadi prioritas bagi Donald Trump, seperti yang dilakukannya pada masa jabatan pertama. Donald Trump bahkan telah berjanji untuk memberlakukan tarif lagi, terutama terhadap China. “Saya pikir tarif perlu digunakan untuk mengajak rekanan kembali ke meja perundingan, terutama China, yang belum mematuhi semua perjanjian yang mereka buat,” kata Mnuchin.
Selain tarif, Mnuchin menyatakan negara-negara antara lain Iran dan Rusia juga mungkin akan dikenai sanksi baru. Tahun 2019, pemerintahan Trump sempat memberlakukan sanksi terhadap industri minyak Iran karena dianggap terhubung dengan Garda Revolusi.
Menurut Mnuchin, “Sanksi terhadap Iran dan Rusia sangat berdampak. Saat ini, Iran menjual jutaan barel minyak, dan hal ini perlu dihentikan.”
Mnuchin juga menyebutkan bahwa meskipun dia kemungkinan tidak akan mengambil posisi resmi dalam pemerintahan Trump mendatang, dia siap membantu dari luar. Dia memperkirakan Trump akan berfokus pada isu lain seperti pengeluaran pemerintah yang tinggi dan defisit.
“Saya pikir dia berada dalam posisi sekarang, terutama dengan dukungan besar yang ia terima, untuk menangani masalah-masalah sulit, dan saya pikir itu harus menjadi bagian dari pengeluaran pemerintah,” ujarnya.