Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menegaskan pemerintah berkomitmen menjalankan berbagai langkah strategis untuk perlindungan pesisir dan penanganan banjir.
Hal itu disampaikan Menko AHY saat rapat koordinasi (rakor) perlindungan pesisir dan penanganan banjir bersama kementerian teknis dan pemangku kepentingan lainnya, Rabu (19/3/2025).
Adapun salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan Giant Sea Wall sebagai solusi, khususnya di wilayah Jakarta dan pantai utara Jawa, dengan tetap mempertimbangkan berbagai dampak yang ada.
Dalam minggu-minggu terakhir, kita semua siaga, terutama di wilayah yang secara historis sering terdampak banjir, yaitu Jabodetabek. Kota Bekasi menjadi salah satu daerah yang terdampak paling parah, dengan 8 dari 12 kecamatan terendam, melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan menyebabkan kerusakan infrastruktur, ujar AHY seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu pekan ini.
Menurut AHY, banjir yang terjadi bukanlah masalah baru, tetapi solusinya tidak boleh sekadar mengulang pendekatan lama. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall.
Bapak Presiden telah menugaskan kami untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan Giant Sea Wall sebagai upaya perlindungan pesisir sekaligus mitigasi banjir rob akibat abrasi dan penurunan tanah yang signifikan, mencapai 4 hingga 10 cm per tahun,” tambahnya.
Menko AHY menekankan, solusi yang diambil harus bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul dan infrastruktur hilir, tetapi juga memperbaiki tata kelola di hulu.
Pemanfaatan air tanah yang berlebihan di Jakarta menjadi salah satu penyebab utama penurunan tanah. Oleh karena itu, Menko AHY menekankan perlunya optimalisasi suplai air bersih dari Waduk Jatiluhur dan Waduk Karian.
Langkah lainnya mencakup penyediaan air bersih melalui pembangunan SPAM, pengurangan tingkat kehilangan air, serta upaya rainwater harvesting dan water cycle. Selain itu, peningkatan kualitas air akan dilakukan melalui program Jakarta Sewerage System dan penguatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara komunal, disertai perbaikan sanitasi masyarakat.