Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 90 persen pada 2024. Dia memamerkan sejumlah program pemerintah yang dinilai memiliki aspek peningkatan inklusi keuangan.
Data tersebut tentunya berbeda dengan indeks inklusi dan literasi keuangan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mencatat, indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
Tingkat inklusi keuangan terus meningkat dan saya optimis capaiannya bisa mencapai 90 persen di tahun 2024. Memang agak-agak beda dengan data yang ditampilkan OJK, kata Menko Airlangga dalam Peluncuran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Dia mengatakan, alasan dibalik tingginya indeks inklusi keuangan yang disebutkannya tadi. Lantaran, Menko Airlangga memasukkan sejumlah program pemerintah yang dinilai memuat aspek peningkatan inklusi keuangan.
Karena kemi memasukkan program PKH itu lebih dari 20 juta, kemudian Kartu Prakerja, itu yg mendaftar juga lebih dari 80 juta dan yang ikut sekitar 18 juta, dan seluruhnya menggunakan e wallet, ungkap Menko Airlangga.
Di samping itu, ada program penerima bantuan iuran (PBI) dalam BPJS Kesehatan, Kartu Tani yang menjangkau sekitar 9 juta petani, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang menjangkau lebih dari 666 ribu mahasiswa.
Belum lagi, dia menghitung sertifikat elektronik, sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), hingga sertifikat halal yang dinilai bisa dimanfaatkan untuk masyarakat mengakses keuangan formal. Aspek tersebut dinilai Menko Airlangga masuk bagian upaya meningkatkan inklusi keuangan.
Jadi mubgkin program-program ini lah yang terus kita dorong untuk menjadi bagian daripada data keuangan melalui berbagai sevice atau pun berbagai bantuan sosial yg dllakukan oleh pemerintah, kata Menko Airlangga.