Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan, pemerintah terus menyusun strategi terbaik agar reformasi birokrasi (RB) dapat langsung menyasar masalah utama pembangunan seperti kemiskinan. Yang apabila diselesaikan akan memberi dampak optimal ke masyarakat.
Pada 2023 RB Tematik Pengentasan Kemiskinan diberlakukan secara menyeluruh sebagai tematik utama pada pemerintah daerah yang masih memiliki permasalahan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem. Penerapan RB Tematik ini menunjukan hasil yang sangat positif, ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).
RB Tematik merupakan penerapan RB yang fokusnya selaras dengan prioritas nasional. Semisal penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, dan percepatan program prioritas presiden, didukung oleh transformasi digital pemerintah. Capaian dampak yang menjadi tema RB Tematik menunjukkan hasil positif pada 2024.
Berdasarkan hasil evaluasi tercatat, angka kemiskinan menurun sebesar 0,97 persen, dari 9,36 tahun 2023 menjadi 8,57. Selain itu, realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar Rp 295,3 triliun, dari Rp 1418,9 triliun di 2023 menjadi Rp 1714,2 triliun pada 2024.
Hasil evaluasi RB tahun 2023 dan 2024 menunjukkan penurunan angka kemiskinan selaras dengan peningkatan instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan, tutur Rini.
Rini juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dapat mengoptimalisasi upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Menurut dia, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan orkestrasi peran dari berbagai instansi yang terkait untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
Penyusunan proses bisnis secara berjenjang sampai level mikro menjadi sangat penting untuk memastikan setiap instansi menjalankan masing-masing tugas dan perannya secara terkoordinasi dengan baik.