Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan tambahan kuota rumah subsidi 280.000 unit, yang disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025.
Ara mengatakan, kuota FLPP 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit. Dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank, dengan alokasi sebesar Rp 28,17 triliun.
Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun, kata Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).
Menyambung pernyataan itu, Ketua Umum DPP Himpunan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, pihaknya sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025. Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025, ujarnya.
Ari mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp 8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi. Karena menurutnya, kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.
Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching. Karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya, tuturnya.
Melanjutkan permintaan itu, Ara menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan. Untuk kesuksesan program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya, pungkas Maruarar Sirait.