Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin melakukan revisi desain untuk kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebagai tindak lanjut, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat kepada Prabowo untuk kelanjutan proyek legislatif dan yudikatif di IKN.
Ini sudah kita (terima) semuanya, baik yang untuk legislatif maupun yudikatif. Tapi saat ini masih menunggu acc lagi dari beliau. Kita sudah berkirim surat, kemarin saya juga sudah sampaikan juga kepada bapak Menko (AHY) untuk nanti kita carikan waktu untuk bisa menjelaskan kembali kepada bapak Presiden, terangnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Rencananya, itu akan dikerjakan lewat konsep rancang bangun atau design and build, dimana hanya melibatkan satu kontrak pada satu entitas sebagai desainer dan kontraktor.
Setelah oke, tentunya ini nanti akan ditindaklanjuti oleh OIKN yang akan lakukan lelang untuk pelaksanaan di tahun 2025 dan seterusnya. Jadi nanti dengan design and build, kata Diana.
Terkait perubahan desain IKN ini, Kementerian PU juga telah melakukan audiensi langsung kepada Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Otorita IKN, hingga pemenang sayembara desain kompleks legislatif dan yudikatif.
Hasilnya, rancangan baru untuk kelanjutan proyek IKN ini sudah diramu sesuai dengan keinginan Prabowo.
Kemarin itu ada permintaan dari pak Presiden terkait dengan bentuk atapnya (gedung rapat paripurna), yang menurut beliau terlalu fancy. Tapi sudah dirubah, dan desainnya sudah cukup bagus. Kemarin sudah kita kirim ke bapak Presiden, beber Diana.
Satu hal lagi yang beliau inginkan, desain interiornya. Desain interiornya itu kemarin beliau habis dari India, itu bagus, ada unsur-unsur kayak di Indonesia, kayu, warna. Beliau minta dilobi, nanti ada semacam museum atau galeri yang bisa menunjukan terkait demokrasi, tuturnya.