Jakarta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkolaborasi dengan Perum Perumnas untuk tidak lanjut program 3 juta rumah.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, dalam pembangunan dan penyediaan rumah rakyat diperlukan analisis lokasi yang cukup. Sehingga rumah yang sudah dibangun dipastikan terhuni.
Tempatnya di mana, siapa yang paling cocok tinggal di situ, jika menjadi milik berarti konsepnya berbeda, sehingga perlu analisis untuk pengambilan keputusan. Karena di satu sisi ada banyak orang yang tidak memiliki rumah atau tidak layak, sedangkan terdapat rumah layak dengan lokasi yang bagus tapi tidak dihuni, ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2024).
Sebagai tidak lanjut, Kementerian PKP juga membahas alternatif groundbreaking dan peresmian Program 100 Hari. Rencananya dalam kurun waktu dua bulan ke depan terdapat 12 peresmian perumahan.
Rencana peresmian tersebut terbagi menjadi 6 peresmian di Desember 2024 yang berlokasi di Medan, Jakarta, Bogor, Palembang, Bandung, dan Tangerang Selatan. Lanjut 6 peresmian di Januari 2025 yang berlokasi di Jakarta, Medan, Palembang, Bogor, Karawang dan Depok.
Lokasi-lokasi peresmian tersebut terdiri Kawasan Orientasi Transit (TOD), Perumahan Skala Besar, Hunian Berimbang, Urban Renewal, Hunian Transmigran, Green Housing serta Rent to Own, terang Fahri Hamzah.
Terkait ketersediaan lahan serta rumah siap huni, Dirut Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan, saat ini Perumnas memiliki sekitar 7.063 unit rumah siap huni yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTT.
Selain itu, terdapat lahan yang siap dikerjasamakan (quick win) dengan total luas sekitar 344 Ha yang tersebar di 33 lokasi.
Pada prinsipnya, Perumnas siap apapun yang tugaskan pada pemerintah ujar Direktur Utama Perumnas dalam menanggapi tantangan program 3 Juta Rumah, kata Budi.