Jakarta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi alias Hendi berharap anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi ikut partisipasi dalam aktivitas pengadaan barang atau jasa pemerintah.
Hal ini seiring aktivitas pengadaan barang atau jasa pemerintah memiliki potensi sangat besar dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi di Indonesia untuk naik kelas.
Hendi menuturkan, Â ada total Rp 1.226,2 triliun rencana umum pengadaan yang dicatatkan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia pada 2023.
Dari jumlah tersebut, Hendi mengatakan, jika ada Instruksi Presiden yang mengamanatkan 40% di antaranya dialokasikan untuk belanja produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi.
Kami hari ini dari LKPP fokusnya adalah memberikan sebuah informasi tentang pasar yang besar sekali di proses pengadaan barang atau jasa, ujar Hendi pada kegiatan Rapat Kerja Daerah III IWAPI Jawa Tengah di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Selasa, 20 Agustus 2024.
Hendi menuturkan, jika pelaku usaha mikro, kecil, koperasi bisa terlibat dalam aktivitas pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan mudah.
Kalau syarat-syarat dasar pasti harus dimiliki, seperti misalnya NIB dan NPWP. Tapi kalau untuk pelaku usaha mikro,kecil semisal produknya belum punya TKDN bisa self declare (pernyataan mandiri). Contohnya jualan klepon masak produk impor enggak mungkin, kata dia.
Secara khusus terkait IWAPI, Hendi menekankan pentingnya partisipasi wanita dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di Indonesia.
Saya kira anak muda, warganet, dan wanita memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan positif di Indonesia. Termasuk dalam menyukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia, wanita memiliki peran penting dalam meningkatkan kecintaan masyarakat pada produk Indonesia. Maka saya ucapkan terima kasih kepada IWAPI Jawa Tengah yang telah berkontribusi aktif, kata dia.