Jakarta Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro, menanti langkah pasti dari Presiden Prabowo Subianto, untuk menyelesaikan persoalan angkutan logistik berlebih muatan atau truk ODOL (Over Dimension/Over Load).
Menurut dia, kebijakan zero ODOL terus menguap sejak 2019 silam lantaran adanya perbedaan sudut pandang di masing-masing instansi pemerintahan, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Padahal, ia menyebut kecelakaan lalu lintas akibat truk ODOL yang merenggut korban nyawa hampir setiap hari terus terjadi. Oleh karenanya, ia menunggu gebrakan langsung dari Prabowo terkait masalah itu.
Kalau sudah menteri-menteri pada enggak akur, presidennya harus turun tangan. Karena satu warga negara, pa Presiden, itu sama nilainya dengan seluruh warga Indonesia, siapapun itu, pinta Tory saat berbincang dengan www.wmhg.org, dikutip Selasa (28/1/2025).
Karena ODOL ini sudah berkali-kali menyebabkan kecelakaan, dan kemudian kematian, dan ini kelihatannya sudah sangat sistemik. Kita tahu menterinya enggak akur, kita tunggu presidennya aja, mumpung presidennya baru, kata dia sembari berharap.
Harapan Baru
Tory menilai, permasalahan ODOL ini wajib diperhatikan dengan serius. Ia lantas menaruh harapan kepada wajah-wajah baru yang terpilih jadi pejabat di pemerintahan, agar bisa membuat peta jalan (roadmap) bersama untuk menyelesaikan masalah ODOL.
Tak terkecuali untuk Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang sekarang jadi koordinator langsung dari Menteri Perhubungan (Menhub).
Apalagi ada Kemenko baru, Kemenko Infrastruktur. Ini harusnya ngambil prakarsa untuk menyusun roadmap yang jelas. Semua kementerian terkait bersama dengan Kemenko mencari solusi untuk ODOL, tutur dia.