Jakarta Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028 mendatang. Maka, pembangunan gedung dan ekosistem parlemen bakal dikebut.
Salah satunya melalui kucuran dana sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN tahap dua ini. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada gedung legislatif dan yudikatif beserta huniannya.
Kemudian yang tahap kedua ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan (IKN) menjadi Ibu Kota Politik, kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (22/1/2025).
Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif. Jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, kantor-kantor dan huniannya, sambung dia.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu mengatakan sebelumnya sudah ada desain soal kawasan bangunan yudikatif dan legislatif. Namun, Presiden Prabowo meminta ada peninjauan kembali rancangan awal yang sudah dibuat.
Beliau minta di-review lagi, kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti itu bisa diarahkan oleh bapak Presiden tentang kedepannya, urai Basuki.
Dia menjelaskan, dana Rp 48,8 triliun bersumber dari APBN untuk pembangunan tahap 2 periode 2025-2029. Selain ekosistem parlemen, sana itu akan digunakan untuk membuka akses menuju IKN kawasan WP 2.
Termasuk juga dalam Rp 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang, menyerahkan kepada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara. Itu dari APBN, pungkas Basuki.