Jakarta Proyek pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) yang tengah digarap pemerintah Indonesia terus berlanjut meskipun IKN tidak menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu sejalan dengan disetujuinya alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode 2025-2029.
Pengamat Ekonomi dari Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menilai dengan pemerintah mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp48 triliun untuk proyek IKN menunjukkan bahwa proyek tersebut masih terus berjalan meskipun fokus utama pemerintah lebih tertuju pada isu lain, seperti makan bergizi gratis.
Tapi sebagaimana kita tahu tidak menjadi narasi utama Prabowo dimanapun di forum yang kita dengar termasuk rapat juga dengan para menteri tidak menjadikan Ibu Kota Baru sebagai prioritas utamanya Prabowo masih berbicara tentang makan siang gratis, efisiensi fiskal dan ketahanan pangan dan ketahanan energi, kata Ronny kepada www.wmhg.org, Kamis (30/1/2025).
Agenda Nasional
Selain itu, dengan ditunjuknya Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, menandakan pembangunan IKN tetap menjadi bagian dari agenda nasional meskipun dengan skala yang lebih kecil dibandingkan dengan rencana awal.
Dengan penunjukan Basuki sebagai kepala otoritas Ibu Kota Baru juga itu menandakan bahwa proyek ini akan berlanjut, walaupun dengan skala yang tidak semasif sebelumnya, ujar Kepala Otorita IKN itu.