Jakarta – Harga pangan telah melonjak lebih dari 20 persen di bawah pemerintahan Joe Biden-Kamala Harris. Calon Presiden AS Kamala Harris pun memberikan solusi tetapi mendapatkan respons beragam dari ekonom.
Mengutip CNN, Minggu (18/8/2024), pada Jumat, 16 Agustus 2024, Wakil Presiden AS Kamala Harris mengatakan kalau punya solusi. Solusinya melarang penimbunan di seluruh industri pangan.
“Rencana saya akan mencakup hukuman baru bagi perusahaan opportunis yang eksploitasi krisis dan melanggar aturan,” ujar Harris, dalam sebuah kampanye.
Namun, sejumlah ekonom menilai, usulan Harris dapat menciptakan lebih banyak masalah daripada yang coba dipecahkannya.
Gavin Roberts mempelajari undang-undang antipenimbunan yang disahkan beberapa negara bagian selama pandemi COVID-19. Salah satu dampak terbesar yang dia amati terutama di toko kelontong adalah aturan itu memotivasi warga untuk membeli lebih banyak barang daripada jika harganya naik.
“Ketika harga sedang tinggi, dalam kebanyakan kasus, tindakan kebijakan terbaik sebagai respons adalah tidak mengambil tindakan apapun,” ujar Roberts, the Chair of Weber State University’s Economics Department.
Hal itu akan menyebabkan konsumen yang enggan membeli daging sapi, misalnya karena harga daging sapi tinggi akan membeli jenis daging dan protein lain. Hal itu membantu agar daging sapi tetap tersedia di rak toko kelontong bagi orang yang menginginkannya dan bersedia membayar harga lebih tinggi.
Meskipun Harris klaim usulannya akan membantu industri makanan menjadi lebih kompetitif. Roberts menuturkan, hal itu justru akan berdampak sebaliknya.
“Hal itu lebih mungkin mempertahankan status quo,” ujar dia.
Ia menuturkan, hal itu lebih mungkin akan cegah pesaing baru masuk untuk memanfatkan margin keuntungan lebih besar, persaingan yang dapat membantu menurunkan harga dalam jangka panjang.