Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode Januari hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau sekitar 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meskipun defisit ini tercatat, angka tersebut masih berada dalam batas yang dirancang dalam APBN, yang dipatok dengan defisit sebesar 2,3% dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun.
Dari total keseimbangan terjadi defisit sebesar Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Febaruari atau 0,13% dari PDB, kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Sri Mulyani menjelaskan, hingga akhir Februari, pemerintah telah mengeluarkan belanja negara sebesar Rp348,1 triliun, yang merupakan 9,6% dari total anggaran belanja yang direncanakan tahun ini.
Belanja ini mencakup belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp211,5 triliun, yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp83,6 triliun (7,2% dari target belanja Kementerian/Lembaga) dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun (8,3% dari target belanja non K/L).
Hingga akhir Februari dengan berbagai terjadinya inpres, efisiensi dan lain-lain, kita masih melihat belanja negara Rp 348,1 triliun realisasi ini 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini, ujar Menkeu Sri Mulyani.
Selain itu, transfer ke daerah juga menunjukkan progres yang signifikan, dengan jumlah transfer yang telah dilakukan hingga akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun, atau sekitar 14,9% dari total transfer yang direncanakan tahun ini sebesar Rp919 triliun.
Untuk transfer lebih maju, kita sudah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun dari presentase lebih tinggi dari kecepatan Pemerintah pusat yaitu 14,9% dari total transfer tahun ini sebesar Rp919 triliun, ujarnya.