Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya peluang untuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2025.
Sri Mulyani mengatakan, penyusunan APBN 2025 dilakukan dengan konsultasi kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar kementerian/lembaga (K/L) betul-betul memperhatikan APBN, terutama dengan berbagai timbal balik mengenai efisiensi,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, pada Jumat (8/11/2024).
Sri Mulyani membeberkan arahan Prabowo terkait Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih tinggi.
Jika nilai ICOR semakin rendah, maka investasi yang dikeluarkan lebih efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, juga ada arahan terkait kebocoran hingga korupsi.
“Oleh karena itu, kalau dilakukan tinjauan terhadap APBN, lebih pada menekankan arahan dari Presiden Prabowo,” jelas Sri Mulyani.
Menkeu lebih lanjut mengungkapkan, dalam Undang-Undang APBN terdapat klausul yang memungkinkan terjadinya penyesuaian. Hal ini baik karena perubahan bertambahnya K/L maupun dari sisi program.
“Sekarang kami sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025,” ungkapnya.
“Dalam tiga minggu ke depan, kami akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh K/L dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres rincian daftar dan anggaran per K/L,” terang Sri Mulyani.