Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisahkan sulitnya menentukan kebijakan yang tepat bagi semua pihak. Menurutnya, itu jadi konsekuensi terhadap suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Menurutnya, perbedaan pendapat lazim terjadi terhadap kebijakan pemerintah. Padahal perumusah kebijakan itu telah melalui diskusi panjang serta sidang kabinet bersama Presiden.
Ini yang menyebabkan kita semuanya harus memahami bahwa setiap instrumen ada konsekuensinya, sama seperti kami membuat kebijakan yang itu adalah hasil dari pembahasan sidang kabinet, kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Kamis (14/11/2024).
Dia mencontohkan salah satunya terkait penetapan besaran cukai hasil tembakau yang memiliki tarif yang berbeda-beda tergantung golongannya. Dari sisi pemerintah bahkan ada perbedaan pandangan.
Misalnya, Kementerian Kesehatan yang menginginkan tarif cukai tembakau tinggi, karena menilai dampak buruk rokok terhadap kesehatan. Sebaliknya, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian yang menginginkan tarif cukai rendah karena khawatir industri terganggu.
Masalah kesehatan, Menteri Kesehatan maunya tinggi banget, karena mengancam rokok, menteri tenaga kerja dan industir bilang serendah-rendahnya karena ada (dampak ke industri), ucapnya.
Kondisi ini yang membuat posisi Sri Mulyani serba salah. Menurutnya, kebijakan yang diambil tidak bisa membuat semua pihak sama-sama senang.
Jadi ini yang kami coba terus lakukan. Kadang-kadang memang menjadi menteri keuangan menjadi tidak enak pak karena indikatornya adalah semua jadi tidak sama happy. Semuanya equally unhappy, pungkasnya.