Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM masih sanksi jika target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penyaluran kredit UMKM oleh perbankan sebesar 30 persen pada 2024 bisa tercapai.
Plt Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temmy Satya Permana bilang, target penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena bermacam faktor. Lantaran, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah. Â
Target 30 persen sulit achieve. Pasar memang lagi melemah sekarang. Ekspansi kredit bisa betul-betul dilaksanakan kalau pasar bergairah, betul-betul butuh suplai banyak. Suplainya siap, tapi pasarnya enggak siap terima. Demand-nya berkurang, ujarnya dalam sesi bincang bersama media di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Berkaca pada data penyaluran kredit UMKM di 2023 yang hanya 19,6 persen, Temmy menyebut masih ada sejumlah PR yang belum terselesaikan dengan baik. Khususnya terkait pengenaan suku bunga rata-rata untuk kredit non KUR masih terlampau tinggi, di atas 10 persen.Â
Padahal, kredit UMKM mayoritas dinikmati oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah yang bukan pemegang kredit usaha rakyat (KUR).
Dari 19,6 persen itu, ternyata kredit kecil menengah menempati porsi yang besar, sebesar 53,79 persen. Artinya kalau kita bicara ada Rp 1.364 triliun kredit kepada UMKM, lebih dari 50 persen adalah kredit skala kecil dan menengah. Ini tidak ada insentif dari pemerintah, bebernya.Â
Kalau mikro, itu ada KUR, PNM dan lain-lain. Sementara kecil dan menengah yang di atas Rp 500 juta itu diserahkan kepada rata-rata industri, kepada suku bunga perbankan normal, kata Temmy.Â
Menurut dia, pelaku UMKM skala kecil dan menengah masih terbebani oleh tingginya suku bunga kredit tersebut. Temmy lantas membandingkannya dengan beberapa negara tetangga Indonesia.Â
Dari hasil yang disampaikan ke kami dari teman-teman, suku bunga untuk kredit kecil dan menengah masih relatif tinggi di tahun 2021, sebesar 8,59 persen. Sementara negara ASEAN seperti Malaysia 3,45 persen, Singapura 5,42 persen, terangnya Â