Jakarta Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mencatat utang pemerintah mencapai hampir Rp 6.000 triliun selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Angka utang pemerintah disebut terus meningkat setiap tahunnya.
Head of Center of Macroeconomic and Finance Indef, Rizal Taufikurahman mengatakan angka utang pemerintah naik setiap tahun selama periode kepemimpinan Jokowi. Meski, diakuinya rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih kecil, tapi secara nominal angkanya masih tinggi.
Utang pemerintah Jokowi 1 dekade naik terus jumlahnya. Bayangkan, sepanjang periode 10 tahun utang Jokowi hampir Rp 6.000 triliun dan rasio utang terhadap PDB meski relatif semakin landai tapi angka nominal besar. Ini menunjukkan pembangunan kita sepuluh tahun terakhir cukup besar ditopang utang, kata Rizal dalam diskusi Indef bertajuk Evaluasi 10 Tahun Jokowi Bidang Ekonomi, Selasa (27/8/2024).
Dia menilai pembangunan infrastruktur selama periode tersebut banyak ditopang utang. Hanya saja, belum memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hal ini yang menurutnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan berikutnya. Utamanya mengelola utang menjadi lebih produktif untuk mengerek ekonomi nasional.
Ini justru menjadi catatan penting agar pemerintah ke depan harus betul-betul mau atau bisa mengelola utang secara efektif dan produktif, ucapnya.
Angka Kemiskinan
Rizal mengatakan, besaran utang ini belum efektif dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. Ini terlihat dari angka kemiskinan yang belum berubah signifikan.
Dalam 10 tahun terakhir, dia mencatat tingkat kemiskinan hanya berkurang sebanyak 3 juta orang, dari 28 juta di 2014 menjadi 25 juta orang di 2024.
Dari utang yang besar, kebijakan sosial yang banyak, belanja yang sangat besar, ini kurang efektif kalau dari sisi capaian pertumbuhan ekonomi dan kualitas pertumbuhan ekonomi dr tingkat kemiskinan, belum tenaga kerja dan upah, bebernya.