Jakarta – Untuk memudahkan koordinasi dalam rangka akselerasi pembangunan pertanian nasional, Pupuk Indonesia dan Badan Urusan Logistik (Bulog) diusulkan berada di bawah Kementerian Pertanian (Kementan).
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Sudaryono menilai, usulan itu tidak mengubah organisasi perusahaan pelat merah tersebut. Akan tetapi, Kementerian Pertanian (Kementan) perlu menjadi leading sektor pangan, mulai dari hulu hingga ke hilir.
Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi \’Ketua Kelasnya\’ adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan, kemudian si petani yang ngurus pertanian, tutur Wamentan Sudaryono melalui keterangan di Jakarta, Jumat, (27/9/2024), seperti dikutip dari Antara.
Sudaryono menuturkan, usulan tersebut bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada 2025.
Melalui Perpres tersebut, diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian nasional. Sementara di hilir, stabilitas harga dan pasokan pangan dapat terjaga dengan baik.
Tahun depan kita coba mengajukan Peraturan Presiden di mana nanti Pupuk Indonesia, termasuk Bulog dan Kementerian Pertanian menjadi satu (perintah di bawah Kementan), ujar dia.
Sudaryono berharap Pupuk Indonesia sebagai perusahaan negara tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga bertanggungjawab dalam menggenjot produktivitas pertanian nasional. Ia mengatakan, saat ini alokasi kuota pupuk subsidi di 2024 telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, sehingga hal ini akan memberikan rasa optimistis dalam mewujudkan swasembada pangan.
Tanggung jawab Pupuk Indonesia tidak hanya cari untung, tapi bagaimana juga tanggung jawab produktivitas pertanian kita naik, kata dia.