Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menargetkan defisit anggaran pada 2025 sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp 616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
Jokowi mengungkapkan untuk pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik
“Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur,” kata Jokowi dalam pembacaan Nota Keuangan Jumat (16/8/2024).
Jokowi mengatakan upaya peningkatan PNBP juga terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.
Selain itu, Jokowi menuturkan pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU.
“Termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro,” jelasnya.
Melansir data dari Kementerian Keuangan, target defisit anggaran 2025 lebih tinggi dibandingkan 2024 yang disepakati sebesar 2,29 persen dari PDB atau secara nominal 522,8 triliun.