wmhg.org – JAKARTA. Penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materiil UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dianggap akan membuka potensi bertambahnya organisasi masyarakat (ormas) penerima tambang.
Untuk diketahui, uji materi ini dilakukan terkait dengan pemberian izin tambang dari pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan (ormas), badan usaha swasta, maupun ormas keagamaan yang termuat dalam perkara nomor 77/PUU-XXII/2024.Â
Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan, Bisman Bakhtiar, penolakan gugatan oleh MK ini akan membuka peluang bagi ormas lain menerima tambang di masa yang akan datang.
Iya sangat mungkin (bertambah). Untuk itu Pemerintah harus transparan menyampaikan kepada publik, siapa lagi pihak-pihak dan Ormas yang mendapatkan lokasi tambang selain NU dan Muhammadiyah, kata dia saat dihubungi Kontan, Sabtu (04/01).
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1352536/original/007585800_1474516971-673x373-D.jpg "Kemasan Rokok Polos jadi Ancaman bagi Lapangan Kerja")
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5139301/original/018981100_1740097767-IMG-20250220-WA0020.jpg "Pemerintah Bakal Terbitkan SBN Biayai Program 3 Juta Rumah, Nilainya Bakal Jumbo")
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5139302/original/047199800_1740097787-IMG-20250220-WA0021.jpg "Tanah Koruptor BLBI Dibangun 3 Juta Rumah, Maruarar Sirait: Kita Lihat Tanggal Mainnya!")
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1850567/original/078449300_1517304511-Bank-Syariah4.jpg "Catatkan Kinerja Positif di 2024, OJK Akan Lakukan 5 Kebijakan Ini Agar Perbankan Syariah Makin Moncer")
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5138277/original/017475100_1740023399-IMG_8186.jpg "Rekam Jejak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang Copot Kepala SMAN 6 Depok Usai Dilantik")