Jakarta – Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 turut berdampak pada hilangnya data proyek infrastruktur, termasuk yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek strategis nasional (PSN).Â
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Abdul Muis, mengamini bahwa raibnya data PDNS 2 berdampak cukup signifikan, khususnya untuk sertifikasi tenaga kerja konstruksi.Â
Insiden itu juga sedikit berpengaruh terhadap proses pengadaan barang hingga lelang (tender). Namun, jumlahnya tidak terlalu banyak lantaran mayoritas proyek sudah rampung terselesaikan.Â
Walaupun Alhamdulillah sudah sisa yang terpengaruh tidak sampai 10 persen, karena lelang dan pekerjaan kita sudah 90 persen diselesaikan di tahun 2024 ini, kata Abdul Muis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Adapun sebagian data yang hilang termasuk proyek-proyek yang ada di IKN dan beberapa proyek strategis nasional. Ada (PSN), yang di IKN juga ada, imbuh dia.Â
Menindaki kejadian itu, Kementerian PUPR yang tadinya bertumpu pada sistem informasi digital kembali ke cara manual. Abdul mengatakan, cara itu terpaksa ditempuh lantaran proses lelang maupun kontrak pengerjaan proyek dikejar batas waktu alias deadline.Â
Kalau kita enggak segera mengambil keputusan ke manual, maka waktu akan habis. Tentu itu akan menjadikan pembangunan infrastruktur di IKN akan mundur, ungkap dia.Â
Pembobolan PDNS 2 juga membuat proses sertifikasi badan usaha maupun sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPJK) kembali manual.
Walaupun memang dengan kembali ke manual tentu ada ekstra tenaga, ekstra waktu. Tidak secepat kalau kita menggunakan sistem informasi, pungkas Abdul Muis.Â